Biro Perjalanan Wisata

Usaha perjalanan wisata merupakan bentuk usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dengan menyediakan sarana pariwisata dan segala hal yang terkait bidang tersebut. Usaha ini bisa berbentuk badan usaha, baik itu berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), koperasi, ataupun yayasan. Bisa juga berbentuk usaha perorangan.

Yang termasuk dalam jenis usaha perjalanan wisata yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Baik biro maupun agen perjalanan wisata dalam menjalankan usaha tersebut harus memiliki izin usaha biro serta agen perjalanan wisata yang diberikan oleh Walikota ataupun Pejabat yang ditunjuk. Dasar hukum pendirian biro dan agen perjalanan wisata ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang kepariwisataan.

Prosedur permohonan izin usaha pendirian biro dan agen perjalanan wisata diawali dengan mengajukan surat permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, yakni dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan bermaterai Rp. 6 ribu. Surat permohonan tersebut akan diproses selama 30 hari. Setelah itu baru diputuskan apakah permohonan itu diterima ataukah ditolak. Selanjutnya pemohon diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan berupa:

(1) Identitas diri yang masih berlaku (foto kopi KTP);

(2) Foto kopi Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB);

(3) Foto kopi Izin Gangguan;

(4) Foto kopi studi kelayakan;

(5) Foto kopi akte pendirian perusahan, kecuali untuk usaha perorangan;

(6) Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Dalam menjalankan usahanya, biro dan agen perjalanan wisata diharuskan menjalankan kewajiban berikut ini:

(1) Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasanya;

(2) Menyediakan pramuwisata untuk memimpin dan membimbing wisatawan;

(3) Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah serta mengadakan pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang, yakni berupa laporan tahunan Statistik usaha biro dan agen perjalanan wisata;

(5) Tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi maka izin usaha tersebut akan dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.